ETIKA, HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL EDUPRENEURSHIP

 TEORI ETIKA: NILAI DAN NORMA MORAL DALAM DUNIA BISNIS PENDIDIKAN

1. Pengantar Etika dalam Konteks Pendidikan dan Bisnis

Etika merupakan fondasi moral yang menuntun perilaku manusia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan bisnis. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan, adat, atau karakter. Dalam konteks filsafat moral, etika mengacu pada refleksi kritis terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman manusia untuk menentukan tindakan yang baik, benar, dan pantas (Bertens, 2017).

Menurut Magnis-Suseno (2018), etika tidak sekadar membicarakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, melainkan juga menyelidiki dasar rasional mengapa suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Dalam dunia pendidikan, etika menjadi prinsip yang mengatur hubungan antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat agar interaksi pendidikan berjalan manusiawi, adil, dan bertanggung jawab.

Ketika pendidikan dijalankan dengan orientasi kewirausahaan atau bisnis, seperti dalam konsep edupreneurship, maka nilai-nilai etika menjadi semakin penting. Bisnis pendidikan bukan hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dunia bisnis pendidikan menuntut penerapan nilai dan norma moral yang tinggi agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur pendidikan itu sendiri (Keraf, 2019).

2. Hakikat Etika Sebagai Nilai dan Norma

Dalam teori etika, terdapat dua dimensi utama, yakni nilai moral dan norma moral.

• Nilai moral adalah ukuran kebaikan yang dijadikan dasar dalam menilai perilaku manusia. Nilai moral mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.

• Norma moral, di sisi lain, merupakan aturan atau pedoman yang mengikat seseorang agar bertindak sesuai nilai moral tersebut. Norma moral bersifat mengatur perilaku agar selaras dengan kepentingan bersama (Keraf, 2019; Bertens, 2017).

Dalam konteks bisnis pendidikan, nilai dan norma moral berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara orientasi ekonomi dan misi edukatif. Sebagai contoh, lembaga pendidikan yang berorientasi laba tetap harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam pengelolaan dana, keadilan dalam pemberian layanan kepada peserta didik, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Menurut Ferrell, Fraedrich, & Ferrell (2020), penerapan etika dalam bisnis berarti menempatkan moralitas sebagai dasar dalam setiap keputusan manajerial. Dalam lembaga pendidikan, keputusan seperti penentuan biaya, rekrutmen tenaga pendidik, dan evaluasi peserta didik harus dilakukan secara transparan, adil, dan bermartabat.

3. Prinsip-Prinsip Etika dalam Dunia Bisnis Pendidikan

Keraf (2019) mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan dalam praktik bisnis, termasuk di bidang pendidikan, yaitu:

1. Kejujuran (Honesty) – Setiap pelaku bisnis pendidikan wajib menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, baik kepada peserta didik, orang tua, maupun publik.

2. Keadilan (Fairness) – Memberikan perlakuan yang setara kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang.

3. Tanggung Jawab (Responsibility) – Menanggung konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambil, termasuk dampak sosial dan moralnya terhadap masyarakat.

4. Kepedulian (Caring) – Memperhatikan kesejahteraan peserta didik dan tenaga pendidik sebagai bagian dari komunitas pendidikan.

5. Integritas (Integrity) – Menjalankan usaha pendidikan dengan komitmen moral yang kuat terhadap kebenaran dan keadilan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi cerminan dari nilai etika profesional dalam dunia pendidikan yang berorientasi bisnis. Etika tidak boleh dipisahkan dari operasional lembaga pendidikan karena ia menentukan kredibilitas dan reputasi lembaga di mata publik.

4. Relevansi Etika dalam Bisnis Pendidikan

Penerapan etika dalam bisnis pendidikan memiliki relevansi yang sangat besar, terutama di era globalisasi dan digitalisasi pendidikan. Menurut Crane & Matten (2021), etika bisnis tidak hanya berbicara tentang “melakukan hal yang benar” (doing the right thing), tetapi juga tentang membangun kepercayaan (trust building) antara lembaga pendidikan dan masyarakat.

Dalam konteks edupreneurship, kepercayaan publik menjadi modal sosial utama. Tanpa kepercayaan, lembaga pendidikan sulit memperoleh dukungan masyarakat, investor, maupun pemerintah. Oleh karena itu, setiap kebijakan, promosi, dan layanan pendidikan harus berlandaskan pada nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Selain itu, etika juga membantu menghindarkan lembaga pendidikan dari praktik tidak bermoral seperti manipulasi data kelulusan, pungutan liar, penyelewengan dana, dan eksploitasi tenaga pendidik. Sebagaimana ditegaskan oleh Porter dan Kramer (2022), lembaga yang beretika memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang karena masyarakat akan menilai kredibilitasnya melalui tanggung jawab sosial dan integritas moral yang ditunjukkan.

5. Tantangan Penerapan Etika dalam Edupreneurship

Meskipun nilai dan norma moral telah menjadi pedoman ideal, penerapan etika dalam bisnis pendidikan sering kali menghadapi tantangan nyata. Di antaranya:

1. Konflik antara idealisme pendidikan dan realitas ekonomi. Lembaga pendidikan harus menyeimbangkan antara kualitas layanan dan biaya operasional tanpa kehilangan integritas moral.

2. Tekanan kompetisi pasar. Dalam era digital, banyak lembaga pendidikan terjebak pada promosi berlebihan yang menyesatkan calon peserta didik.

3. Kurangnya kesadaran etika institusional. Tidak semua lembaga memiliki kode etik yang jelas untuk mengatur perilaku pengelola, pendidik, dan staf.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan etika yang sistematis, yaitu membangun budaya organisasi yang beretika (ethical culture) di seluruh lini lembaga pendidikan. Hal ini mencakup penyusunan kode etik, pelatihan etika, transparansi pengelolaan keuangan, dan kepemimpinan berbasis nilai moral (OECD, 2020).

TEORI HUKUM: ATURAN DAN KETENTUAN YANG MENGATUR KEGIATAN USAHA PENDIDIKAN

1. Pegantar Hukum dalam Edupreneurship

Hukum dalam konteks bisnis pendidikan atau edupreneurship berperan sebagai perangkat normatif yang mengatur, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas usaha pendidikan agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2019), hukum adalah keseluruhan kaidah atau norma yang bersifat mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan bersumber dari kekuasaan yang berwenang. Dalam konteks pendidikan, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali sosial (social control), tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan nasional melalui pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab publik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha pendidikan, baik yang bersifat formal maupun nonformal, berada dalam ranah hukum yang mengikat. Kegiatan edupreneurship tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai aktivitas sosial yang membawa konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban pengelolanya.

Hadjon (2020) menegaskan bahwa keberadaan hukum dalam dunia pendidikan berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat sebagai konsumen jasa pendidikan. Perlindungan hukum ini meliputi aspek administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada bentuk pelanggaran yang terjadi. Misalnya, pelanggaran terhadap standar pendidikan dapat dikenai sanksi administratif, sedangkan penyalahgunaan dana pendidikan dapat dikenai sanksi pidana korupsi.

Dalam konteks edupreneurship, hukum juga mencakup pengaturan mengenai bentuk badan usaha dan tanggung jawab hukum pengelolanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, lembaga pendidikan yang berbadan hukum PT wajib menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi peserta didik dan orang tua sebagai pihak yang menerima jasa pendidikan. Dalam konteks ini, peserta didik dipandang sebagai konsumen yang berhak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan standar mutu, informasi yang jujur, dan perlindungan dari praktik curang atau merugikan. Oleh karena itu, lembaga edupreneur harus menjamin keterbukaan informasi mengenai biaya pendidikan, kurikulum, serta kualitas layanan yang diberikan.

Raharjo (2021) menambahkan bahwa hukum dalam dunia pendidikan berperan sebagai “instrumen moral formal,” artinya hukum tidak sekadar mengatur perilaku eksternal lembaga pendidikan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan keadilan dalam pengelolaan usaha pendidikan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum bukan hanya sekadar bentuk kewajiban administratif, melainkan juga cerminan etika kelembagaan dalam menjalankan fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter bangsa.

Seiring berkembangnya dunia digital dan ekonomi kreatif, regulasi terkait edupreneurship juga semakin kompleks. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Permendikbud No. 31 Tahun 2021 tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama, menegaskan perlunya tata kelola pendidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk bagi lembaga pendidikan berbasis bisnis. Hal ini berarti kegiatan edupreneur wajib memenuhi standar hukum administratif, keuangan, dan mutu layanan agar tidak menyalahi prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dengan demikian, teori hukum dalam dunia edupreneurship dapat dipahami sebagai sistem aturan yang mengatur segala bentuk aktivitas usaha pendidikan, baik dari segi pendirian, pengelolaan, maupun tanggung jawab sosialnya. Hukum bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi lembaga dengan kepentingan publik terhadap akses pendidikan yang adil dan bermutu. Oleh karena itu, setiap edupreneur harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tidak hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap lembaganya.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi pendidikan, munculnya edupreneurship — perpaduan antara pendidikan dan kewirausahaan — menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan dalam aspek hukum. Edupreneurship tidak hanya berkaitan dengan inovasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan, tetapi juga dengan tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap kegiatan usaha pendidikan. Menurut Soerjono Soekanto (2019), hukum adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Dalam konteks edupreneurship, hukum menjadi fondasi penting untuk memastikan agar kegiatan usaha pendidikan berjalan sesuai dengan nilai etika, prinsip keadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan lembaga pendidikan yang berorientasi bisnis (edupreneur) harus tunduk pada regulasi yang berlaku di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, hingga hukum korporasi. Kepatuhan hukum ini tidak hanya melindungi lembaga dari risiko pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas dan integritas lembaga pendidikan tersebut.

2. Aspek Hukum Edupreneurship di Indonesia

Aspek hukum dalam edupreneurship mencakup berbagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan serta kegiatan bisnis yang menyertainya. Beberapa dasar hukum utama yang menjadi rujukan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
   Menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam konteks edupreneurship, hal ini menjadi pedoman agar kegiatan bisnis pendidikan tetap berlandaskan pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
   Mengatur tata kelola lembaga pendidikan, termasuk pendirian, akreditasi, pengawasan, serta akuntabilitas lembaga pendidikan, baik yang berbentuk yayasan maupun badan hukum lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
   Bagi edupreneur yang berbadan hukum perseroan, peraturan ini mengatur kewajiban untuk menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) — meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
   Memberikan jaminan hukum bagi peserta didik dan orang tua sebagai konsumen jasa pendidikan agar mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, transparan, dan adil.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
   Mengatur aspek perizinan dan investasi dalam bidang pendidikan, terutama bagi lembaga yang membuka kerja sama dengan pihak swasta atau investor asing.

Landasan hukum ini menunjukkan bahwa kegiatan edupreneurship merupakan aktivitas multidimensi yang berada di bawah pengawasan hukum publik dan privat sekaligus.

3. Bentuk Badan Hukum Lembaga Edupreneur

Dalam praktiknya, lembaga edupreneur dapat berbentuk berbagai badan hukum, antara lain:

• Yayasan
  Banyak lembaga pendidikan formal (sekolah, perguruan tinggi) dikelola oleh yayasan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan merupakan badan hukum yang tidak berorientasi pada keuntungan. Namun, yayasan dapat mengelola unit usaha pendidikan sepanjang hasilnya digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan.

• Perseroan Terbatas (PT Pendidikan)
  Sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Badan Hukum, perguruan tinggi tertentu dapat berbentuk PT yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan kerja sama bisnis, selama tetap tunduk pada prinsip pendidikan nasional.

• Koperasi Pendidikan
  Mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi pendidikan menekankan kerja sama dan kesejahteraan bersama, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk kepentingan anggota dan pengembangan pendidikan.

• CV atau Usaha Perseorangan
  Beberapa lembaga kursus, pelatihan, dan lembaga bimbingan belajar (bimbel) dijalankan dengan bentuk hukum sederhana seperti CV atau usaha perseorangan, selama memenuhi syarat perizinan usaha sesuai Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).

Pemilihan bentuk badan hukum menentukan status tanggung jawab, kewajiban perpajakan, serta hak hukum lembaga pendidikan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

4. Prinsip Hukum dalam Pengelolaan Edupreneurship

Setiap lembaga edupreneur wajib menerapkan prinsip-prinsip hukum berikut agar dapat beroperasi secara sah dan beretika:

1. Kepastian Hukum (Legal Certainty)
   Lembaga pendidikan harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait perizinan, kurikulum, tenaga pendidik, dan keuangan.
   → (Soekanto, 2019)

2. Akuntabilitas (Accountability)
   Kegiatan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan penggunaan dana pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
   → (Hadjon, 2020)

3. Keadilan (Justice)
   Setiap peserta didik harus memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau gender.

4. Transparansi (Transparency)
   Keterbukaan dalam biaya pendidikan, program akademik, dan hasil belajar merupakan kewajiban hukum dan etika.

5. Kepatuhan (Compliance)
   Edupreneur wajib menaati semua ketentuan hukum administratif, termasuk izin operasional, pajak, dan perlindungan tenaga kerja.

5. Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Konsumen

Peserta didik dan orang tua memiliki kedudukan hukum sebagai konsumen jasa pendidikan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, konsumen berhak memperoleh:

• Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai layanan pendidikan.

• Perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

• Penggantian atau kompensasi apabila mengalami kerugian akibat kesalahan lembaga pendidikan.

Dengan demikian, lembaga edupreneur wajib memastikan transparansi biaya, mutu layanan, serta keamanan data pribadi peserta didik. Kegagalan dalam memenuhi prinsip ini dapat mengakibatkan sanksi hukum administratif, perdata, maupun pidana.

6. Tantangan Hukum dalam Dunia Edupreneurship

Dalam praktiknya, ada beberapa tantangan hukum yang sering dihadapi edupreneur di Indonesia, antara lain:

1. Belum jelasnya batas antara orientasi sosial dan komersial lembaga pendidikan, terutama bagi yayasan yang mengelola unit usaha.

2. Masalah perizinan dan akreditasi, yang sering kali berubah sesuai regulasi pendidikan terbaru.

3. Perlindungan data peserta didik dalam layanan pendidikan digital, yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

4. Kepatuhan terhadap standar mutu dan kurikulum nasional, yang menjadi tanggung jawab hukum lembaga pendidikan formal dan nonformal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pemahaman hukum yang komprehensif dan kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, serta masyarakat.

TEORI TANGGUNG JAWAB SOSIAL: KOMITMEN SOSIAL LEMBAGA PENDIDIKAN TERHADAP MASYARAKAT

1. Pengantar Tanggung Jawab Sosial 

Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang menekankan bahwa setiap lembaga atau organisasi bisnis tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan sosial terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks edupreneurship — yaitu perpaduan antara dunia pendidikan dan kewirausahaan — tanggung jawab sosial memiliki dimensi yang lebih luas, karena berkaitan dengan pembentukan manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan bermoral.

Menurut Carroll (2021), tanggung jawab sosial adalah kewajiban organisasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia pendidikan, hal ini berarti bahwa lembaga edupreneur tidak hanya berfokus pada pencapaian profit, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

2. Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam Dunia Pendidikan

Tanggung jawab sosial dalam dunia pendidikan berkaitan erat dengan fungsi sosial lembaga pendidikan itu sendiri. Menurut Keraf (2019), tanggung jawab sosial pendidikan adalah bentuk kesadaran lembaga untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik melalui kegiatan akademik, pelatihan keterampilan, maupun program pengabdian masyarakat.

Dalam konteks edupreneurship, tanggung jawab sosial berarti bagaimana lembaga pendidikan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik. Lembaga edupreneur tidak hanya menjadi tempat mencari keuntungan, tetapi juga wadah untuk mentransfer nilai, keterampilan, dan pengetahuan kepada masyarakat luas.

Hal ini sejalan dengan Elkington (2018) yang memperkenalkan konsep Triple Bottom Line (TBL), yaitu tiga pilar tanggung jawab sosial lembaga:

1. People (manusia) – kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Planet (lingkungan) – kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

3. Profit (keuntungan) – keberlanjutan ekonomi lembaga tanpa merugikan sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, lembaga edupreneur yang menerapkan TBL akan berupaya menyeimbangkan aspek bisnis dengan nilai-nilai sosial dan lingkungan dalam setiap kebijakannya.

3. Dimensi Tanggung Jawab Sosial dalam Edupreneurship

Menurut Crane dan Matten (2021), tanggung jawab sosial dalam organisasi dapat dilihat dari empat dimensi utama yang juga relevan diterapkan pada lembaga edupreneurship, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi
   Lembaga edupreneur memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi stakeholder tanpa mengabaikan fungsi sosial pendidikan.

2. Dimensi Legal (Hukum)
   Edupreneur harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, pajak, serta perlindungan konsumen pendidikan.

3. Dimensi Etis (Moral)
   Kegiatan bisnis pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika akademik, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

4. Dimensi Filantropis (Sosial)
   Edupreneur perlu menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui program-program sosial seperti beasiswa, pelatihan keterampilan, pendidikan inklusif, atau pengabdian masyarakat.

Keempat dimensi ini membentuk kerangka dasar tanggung jawab sosial yang harus menjadi pedoman bagi setiap edupreneur dalam mengelola lembaga pendidikannya.

4. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dalam Edupreneurship

Implementasi tanggung jawab sosial dalam edupreneurship dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain:

1. Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan Akses
   Memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu atau kelompok marginal.

2. Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan
   Bentuk konkret dari kepedulian sosial yang mendukung keberlanjutan pendidikan.

3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan
   Misalnya, pelatihan keterampilan digital, kewirausahaan lokal, atau literasi keuangan.

4. Penerapan Green Education
   Mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan ke dalam manajemen sekolah dan pembelajaran.

5. Kemitraan Sosial
   Melibatkan pihak swasta, pemerintah, dan komunitas lokal dalam membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Rakhmat (2020), tanggung jawab sosial lembaga pendidikan memiliki dua arah:

• Internal Responsibility, yaitu tanggung jawab lembaga terhadap kesejahteraan guru, karyawan, dan peserta didik.

• External Responsibility, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, lingkungan, dan bangsa.

Kedua aspek ini harus berjalan seimbang agar lembaga pendidikan dapat menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan Edupreneurship

Tanggung jawab sosial bukan sekadar kegiatan tambahan (charity-based activity), tetapi merupakan strategi keberlanjutan lembaga. Menurut Porter dan Kramer (2022) dalam konsep Creating Shared Value (CSV), lembaga yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam strategi bisnisnya akan menciptakan nilai bersama antara lembaga dan masyarakat. Dalam konteks edupreneurship, hal ini berarti bahwa keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap kemajuan sosial dan intelektual masyarakat.

Selain itu, Kemendikbudristek (2023) menegaskan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi agen perubahan sosial yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan integritas. Edupreneur yang memiliki tanggung jawab sosial akan berperan sebagai penggerak pembangunan manusia yang berkarakter, kreatif, dan mandiri.

Tanggung jawab sosial dalam edupreneurship merupakan wujud integrasi antara nilai moral, hukum, dan etika bisnis dalam dunia pendidikan. Lembaga edupreneur tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.